#1 Wajib Belajar 12 Tahun, semanis janjimu Tuan!!!

Share:
DEPT. PENRISTEK BEM FT UNJ 2018 
PRESS RELEASE DISKON DI FT 
#1 Wajib Belajar 12 Tahun, semanis janjimu Tuan!!! 


Pemateri :  
Yohanes Bosco D. R. Mawar (Mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan, UNY)  
Ketua Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan UNY 2016 
Kepala Departemen Kajian Riset dan Politik BEM KM UNY 2017  

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 April 2018 
Waktu  : 19.00 – 22.00 WIB  
Tema  : Wajib Belajar 12 Tahun semanis janjimu, Tuan!!!   

       Pada kegiatan Diskusi Online Pendidikan Fakultas Teknik yang pertama ini mengangkat isu tentang “Wajib Belajar 12 Tahun”. Diskon di buka pukul 20.10 oleh Purnama catur pandini selaku MC. Setelah itu di berikan kepada Fakhri Ihsan selaku Moderator diskusi. 

PENGANTAR DISKUSI  
      Dalam pengantar diskusi yang di berikan oleh narasumber, beliau mengattakan. Dalam setiap forum saya selalu mengatakan, bahwa pendidikan itu bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban warga negara. Sebagai hak, pasal   28C ayat 1 UUD 1945 dan  dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, bahwa: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian, terkait pendidikan sebagai kewajiban, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menegaskan, bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.  Dasar di atas itulah yang membuat kita tak pernah selesai bicara soal pendidikan. Kali ini saya memberi judul pengantar singkat diskusi ini, yakni “Tagih Janji Wajib Belajar 12 Tahun!!!”   

    Alasan mengapa saya memberi pengantar diskusi ini dengan judul di atas, karena memang nyatanya Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun itu merupakan salah satu janji dari pemerintah kita hari ini di bawah pimpinan bapak Jokowi-JK. Kali ini secara khusus saya mengajak teman-teman untuk melihat janji Wajar 12 tahun ini dalam dokumen nawacita dan bagaimana dengan realitas saat ini, 4 tahun berjalannya pemerintahan yang menjanjikan hal tersebut. Tiga dari tujuh misi misi Jokowi-JK dalam Nawacita, yakni berbicara mengenai pendidikan, yakni:   
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. (Butir 4)  
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. (Butir 5)  
  • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. (Butir 7) 

Selanjutnya, apabila kita melihat lagi hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan dalam 9 agenda prioritas (Nawa Cita) yang merupakan hasil perasan dari 31 agenda strategis Jokowi-JK, maka kita akan menemukan 1 butir dalam 9 butir Nawa Cita yang memuat berkaitan dengan Wajar 12 tahun, yakni: Butir 5:

“Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program „Indonesia Pintar‟ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan”.

Penjabaran lebih lengkap dari agenda kebijakan pendidikan Jokowi-JK terdapat dalam rincian 31 agenda strategis yang juga termuat dalam Dokumen Visi-Misi. Penjabaran ini khusus, terdapat pada butir 1 bagian “Berdikari dalam Bidang Ekonomi” dan “Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan”. Pada butir 1 bagian “Berdikari dalam Bidang Ekonomi” memuat bahwa: “Kami akan mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui: Penerbitan

UU    wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta tampak adalah salah satu dari agenda aksi yang perlu dilakukan”.

Sedangkan pada butir 1 dari bagian “Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan” juga memuat 10 prioritas terkait pendidikan. Ada satu butir yang

secara eksplisist menegaskan terkait Wajar 12 tahun, yakni butir 9, yaitu: “







Memperjuangkan UU Wajib Belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan menghapus segala pungutan.” Uraian ini kembali mempertegas, bahwa Wajar 12 tahun itu merupakan janji manis dari Jokowi-JK dalam Nawacita. Namun bagaimana dengan realitas saat ini di 4 tahun berjalannya pemerintahan? Yang pasti hari belum terwujud wajib belajar 12 tahun itu. Alasan paling pokok adalah anggaran pendidikan. Di satu sisi belum ada aturan berbentuk UU yang mengatur terkait Wajar 12 tahun yang berkali-kali dijanjikan ini.




SESI TANYA JAWAB

#Q1 – Danu Rizky Fadila, Elektro UNJ 2015

Saya pernah baca bahwa dana untuk pendidikan 20%, didistribusikan dengan bertahap? benarkah? punya data setiap tahapannya? dan juga alasan paling utama dana pendidikan dibuat bertahap dikarenakan defisitnya APBN.. jika dilihat dari sana saya tak heran peraturan yang mewajibkan 12 tahun hanya wajib bagi masyarakat tp tak wajib untuk pemerintah membiayainya.


#A1 : Terkait tahap2 yang dimaksud tentu dalam pendanaan pendidikan berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah. Karena ada yang bersifat tidak wajib, seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan ke daerah yang mengajukan permohonan. Tapi untuk DAU (Dana Alokasi Umum) seperti untuk gaji, BOS, dll itu seperti biasa, langsung ke daerah. Daerah kemudian mengatur lebih lanjut. Biar lebih jelas dan bisa memahami secara utuh, mungkin saya akan mengulas terkait klasifikasi jenis anggaran pendidikan. Ada 3 jenis, yakni : anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, anggaran belanja pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. 1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk penyediaan beasiswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi







ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru. Anggaran ini dipakai oleh kementrian/lembaga (K/L) menjalankan program-program pendidikan. 2. Alokasi Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa Alokasi anggaran ini antara lain diperuntukan untuk bagian-bagian sebagai berikut: a) Bagian anggaran pendidikan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas bagian DBH pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan DBH pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat 1 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar”. b) Bagian anggaran pendidikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri atas DAU untuk gaji pendidik dan DAU untuk non gaji. c) Bagian anggaran pendidikan dalam DAK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. d) Bagian anggaran pendidikan dalam otonomi khusus dihitung berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan pasal 182 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi (endowment funds) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Keuangan. Dasar hukum Pengelolaan DPPN tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Pengertian Endowment Fund adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau







APBN-Perubahan (APBNP) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (intergenerational equity). Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.


#Q2 – Suci Ambarsari, Farmasi

Saya mau nanya kan di jelaskan dalam peraturan memperjuangkan wajib belajar selama 12 tahun untuk seluruh Indonesia apakah sudah terlaksanakan wajib belajar gratis tanpa adanya pungutan biaya seperti spp dan lainnya? Dan contohnya dimana saja yang sudah terlaksana?


#A2 : Memang idealnya demikian, bahwa wajar 12 tahun itu berarti, pendidikan yang diberikan tanpa adanya pungutan. Bisa dicek janji dalam nawacita Jokowi-Jk di atas. Secara yuridis juga diatur demikian. “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, pasal 1 ayat (18) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini, UU yang menjadi landasan program Wajib Belajar adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 34 ayat (2) yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Nah, jika nanti sudah keluar UU Wajar 12 tahun pasti bahasanya pun demikian, bawah Wajib Belajar berarti tidak ada pungutan. Hanya saja realiitasnya berkata lain. Lihat saja program Wajar 9 tahun pada di SD dan SMP, bahwa pungutan itu malah biasa. Malahan pungutan liar pun masih sering ditemukan.









#Q3 – Fitrah Abdillah, Manajemen Pelabuhan UNJ 2015

Saya ingin bertanya, menurut Abang, Sudahkah ada langkah nyata dari pemerintah untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun? Lalu bagaimana dengan pemerataan pendidikan di provinsi terbelakang?


#A3 : Sejauh ini langkah konkret pemerintah, yakni dengan PIP yang wujud konkretnya di Kartu Indonesia Pintar (KIP), sasaran utama masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja itu tentu sangat tidak menungkinkan akan mencapai target untuk Wajar 12 Tahun tanpa pungutan. Sebab masyarakat kurang mampu tidak sebanding dengan KIP yang dibagikan walau itu bertahap. Bisa dibandingkan jumlah masyakat tidak mampu dengan KIP yang dibagikan. Salah satu contoh Kabupaten/ Kota yang malah sebelum wacana 12 tahun itu digalakan, yakni di Kota Jogja. Kebetulan saya Magang di sini. Dan satu hal yang membuat mereka berhasil karena anggaran untuk pendidikannya sangat besar. Tapi itu khusus Kota Jogja. Kabupaten lain di DIY masih di belum demikian. Malah terjadi kesenjangan yg luar biasa. DIY hanya menggarakan di bawah 10 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBD beberapa tahun belakangan untuk anggaran fungsi pendidikan murni (di luar danayg diterima melalui transfer

daerah/dana dari pusat). Untuk persoalan pemerataan di provonsi 3 T masih sangat disayangkan. Persoalan utamanya karena ANGGARAN PENDIDIKAN dalam APBD untuk pendidikan di bawh standar.


#Q4 – Mahasiswi FT UNJ

Bang saya mau nanya, kan yang namanya nunggu itu kan ga enak ya hehe, nah saya mau nanya nih langkah konkret apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa dalam membantu merealisasikan program wajib belajar 12 tahun?









#A4 : Pertanyaan bagus, hehe. Tentu langkah konkret kita yakni menagih janji tersebut! Lebih konkret lagi, soal caranya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa , itu tinggal dicari yang terbaiklah, hehe. Yang pasti mahasiswa punya cara tersendiri melalui ruang audinesi, aksi massa atau apa pun yang bisa dilakukan. Tahun lalu, saya mewakili Korsu Dikdasmen BEM SI, dibersamai mas Miqdad (Ketua BEM UNJ 2017) dan mas Solehudin (Kadept Pendidikan UNJ) kita lakukan audiesnsi. Salah satu isu yakni soal Wajar 12 tahun. Pengakuan dari Kemendikbud, mereka sedang menggodok UU tersebut bersama lembaga negara terkait. Mereka sangat butuhkan bantuan dan masukan. Tapi tentu itu sulit terwujud jika tidak ada tekanan. Oleh karena itu, mahasiswa dengan berbagai cara mesti mengambil peran itu untuk mendorng mereka biar cepat. Masa 4 tahun belum selesai UUnya kan lucu, hehe.


CLOSING STATEMENT Jika penguasa giat memproduksi janji, maka rakyat mesti giat menagih janji, semua butuh komitmen! Wajib Belajar 12 tahun adalah janji dan komitmen yang perlu dibuktikan. Menuju 4 tahun kepemimpinan, janji pendidikan dalam Nawacita masih teebengkalai, usaha masih jauh dari targetmu tuan! Negeri ini akan semakin baik, jika rakyatnya paham akan peran, serta hak dan kewajiban. Tularkan kesadaran, panaskan kembali urat-urat perlawanan!


Acuan teman-teman masih sama, hasil kajian bersama tim, Korsu Dikdasmen BEM SI 2017, Tagih Janji Pendidikan Jokowi-JK! http://bit.ly/KajianDikdasmenBEMKMUN

Dengan cinta kita, Panjang umur perjuangan!

Salam Pendidikan! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Tidak ada komentar

Silakan Beri Komentar dengan kalimat yang santun